A.
Pengertian
Terbitan Pemerintah
Dokumen pemerintah, sering disebut dengan terbitan pemerintah
ataupun publikasi pemerintah adalah karya yang dicetak dan diterbitkan atas
biaya dan kewenangan pemerintah atau badan-badan pemerintah. Lembaga-lembaga
pemerintah yang menerbitkannya antara lain adalah lembaga-lembaga atau
badan-badan resmi yang bernaung dibawah pemrintah, baik pusat maupun daerah,
seperti sekretariat negara, departemen-departemen pemerintahan, dan termasuk
lembaga lain yang bersifat komersial namun masih di bawah naungan pemerintah,
misalnya BUMN, Perum, dan Perseroan Terbatas.[1]
Menurut Suwarno (2011:66) terbitan pemerintah merupakan
jenis buku yang termasuk
sebagai bahan rujukan yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah melalui lembaga resmi yang berisi informasi yang
berkaitan dengan masalah
pemerintahan atau masalah-masalah untuk kepentingan umum. American Library
Association Glossary of Library Science membatasi terbitan pemerintah dan badan
internasional sebagai berikut: setiap terbitan yang berasal dari, diterbitkan oleh,
atau dengan biaya dan wewenang setiap kantor resmi atau lembaga internasional.
Terbitan pemerintah salah satu koleksi referensi dan memuat informasi penting
bagi pemustaka. Oleh sebab itu, sudah seharusnya perpustakaan memberikan
perhatian yang lebih terhadap koleksi terbitan pemerintah.
Menurut Mustafa (2008:27) terbitan
pemerintah adalah setiap penerbitan yang
dicetak atas biaya pemerintah atau diterbitkan oleh badan-badan pemerintah yang pada umumnya berisi hal-hal yang berkaitan
dengan masalah pemerintahan atau masalah-masalah untuk
kepentingan umum. Saleh (2009:87) menjelaskan terbitan pemerintah adalah
publikasi atau bahan
pustaka yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah, melalui lembaga
resmi yang berisi informasi
mengenai pemerintahan, peraturan-peraturan atau perundangan, dan pengumuman pengumuman
resmi.
Sedangkan menurut Yusuf (2010:17)
dokumen pemerintah atau sering disebut juga dengan
penerbitan pemerintah adalah suatu penerbitan yang dicetak atas biaya dan tanggung jawab
pemerintah. Lebih lanjut Syahyuman (2012:4) terbitan pemerintah merupakan
buku yang diklip pada sisi kiri atas yang berisikan satu atau sekumpulan
undang-undang, peraturan pemerintah, presiden, menteri dan jajarannya yang setingkat.
Kalau diterbitkan oleh pemerintah pusat dinamakan lembaran pemerintah pusat, kalau
lembaran itu diterbitkan oleh pemerintah daerah (gubernur dan jajarannya atau
yang setingkat) dinamakan lembaran pemerintah daerah.
Dari beberapa definisi diatas dapat
disimpulkan bahwa terbitan pemerintah merupakan jenis bahan pustaka
yang termasuk sebagai bahan rujukan yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah
melalui lembaga resmi yang berisi informasi yang berkaitan dengan masalah
pemerintahan atau masalah-masalah untuk kepentingan umum.
B. Manfaat dan Tujuan terbitan pemerintah
Menurut Yusuf (2009:438) gunanya
terbitan pemerintah bagi pembaca yaitu
sebagai bahan keterangan dan pengetahuan supaya tidak buta terhadap kebijakan-kebijakan
pemerintah. Penerbitan pemerintah merupakan salah satu penghubung
antara pemerintah dengan masyarakat umum mengenai suatu kebijakan.
Sedangkan menurut Adinfafash (2011) sebagai salah satu sarana penerangan dan
penyuluhan yang dikelola oleh pemerintah. Penerbitan pemerintah bertujuan
untuk membina sikap mental dan sikap hidup yang berasaskan pancasila, baik
sebagai perorangan maupun sebagai bangsa dan bergairah untuk membangun.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat
penulis simpulkan bahwa manfaat terbitan pemerintah sebagai
bahan keterangan dan pengetahuan bagi masyarakat umum supaya tidak buta
terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah serta sebagai sarana penerangan dan
penyuluhan yang dikelola oleh pemerintah agar masyarakat menjadi tahu
mengenai informasi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Yusuf dan Yaya Suhendar (2007:17) memberikan contoh
bahwa buku tentang petunjuk
perjalanan para wisatawan yang diterbitkan oleh Departemen Pariwisata juga termasuk ke dalam jenis publikasi pemerintah.
Kemudian buku-buku statistik yang setiap tahun terbit. Apapun bentuknya, bisa
dalam bentuk majalah,
buku, atau bahan pamflet, asal diterbitkan oleh atas nama dan tanggung jawab lembaga lembaga pemerintah itu dikategorikan
sebagai dokumen pemerintah
atau publikasi pemerintah. Menurut Sinaga (2011:55) yang termasuk kedalam jenis publikasi pemerintah di antaranya
undang-undang, peraturan pemerintah,
keputusan presiden, instruksi presiden, dan sebagainya.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa terbitan pemerintah
tergolong kepada jenis koleksi
referensi yang diterbitkan lembaga pemerintah karena apapun bentuknya, bisa dalam bentuk majalah, buku, atau bahan pamflet,
asal diterbitkan oleh atas nama
dan tanggung jawab lembaga lembaga pemerintah itu dikategorikan sebagai dokumen pemerintah atau publikasi pemerintah.[2]
Fungsi dokumen permerintah ini antara lain untuk bahan keterangan
dan pengetahuan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.
Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku disuatu Negara, keputusan-keputusan
pemerintah, dan sebagainya yang sangat penting untuk diketahui oleh segenap
anggota masyarakat.
C. Jenis-jenis terbitan pemerintah
Dilihat dari segi penggunaanya, penerbitan atau dokumen pemerintah
bisa dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:
1.
Rekaman administrasi Negara atau
pemerintahan.
2.
Dokumen penelitian para ahli
termasuk sejumlah data dan statistic yang amat besar nilainya, hingga
masalah sains dan bisnis.
3.
Sumber-sumber informasi yang
sifatnya umum.
Buku tentang petunjuk perjalanan bagi para wisatawan yang
diterbitkan oleh Departemen Pariwisata juga bisa digolongkan ke dalam jenis
penerbitan atau dokumen pemerintah. Juga buku-buku statistic yang dikeluarkan
oleh Biro Pusat Statistik yang tiap tahun terbit. Apapun bentuknya, yang
penting, baik dalam bentuk majalah maupun dalam bentuk buku, jika diterbitkan
oleh dan atas biaya dan kewenangan pemerintah maka tergolong kedalam jenis
dokumen pemerintah. Di perpustakaan manapun jenis penerbitan ini sangat penting
kedudukannya, karena isinya merupakan data tentang segala kemajuan dan tentang
kondisi kenegaraan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.
Informasi umum yang bisa diperoleh melalui penerbitan atau dokumen
pemerintah ini antara lai tentang peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang
dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, masalah
lain yang dikeluarkan atas kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.
Berikut contoh bentuk penerbitan pemerintah:
a.
Pidato Kenegaraan RI, pada tanggal 16 Agustus 1985, Sekretatiat Negara, Jakarta, 1985.
b.
Universitas Padjajaran :
Laporan Rektor pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjajaran, Universitas
Padjajaran, Bandung, 1986.
c.
U.S Superintendent of Documents,
Monthly Catalog of United States Government Publication, Washington,
D.C., 1895 sampai sekarang, bulanan.
d.
Statistic Indonesia tahun 1985, Biro
Pusat Statistik.
Jenis koleksi yang tergolong kedalam dokumen pemerintah atau
penerbitan pemerintah biasanya disimpan di perpustakaan-perpustakaan besar,
namun diperpustakaan kecil pun tidak menutup kemungkinan untuk menyediakannya.
Perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan
perpustakaan nasional termasuk perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten,
banyak menyediakan jenis koleksi ini.[3]
Menurut Lasa
(1994: 70) secara garis besar terbitan pemerintah mencakup.:
1.
Kegiatan pemerintah yang perlu
diketahui oleh masyarakat awam seperti: pemilihan umum, sensus penduduk, dan sidang
kabinet.
2.
Informasi resmi yang dapat
dipergunakan sebagai bahan studi maupun penelitian.
3.
Perundang-undangan, peraturan,
ketetapan pemerintah yang harus diketahui oleh setiap warga negara maupun kelompok
masyarakat tertentu seperti: pajak, undang-undang lalu lintas,
undang-undang perkawinan, dan undangundang pendidikan.
Setiap pemerintah mempunyai banyak lembaga yang mengurus beragam masalah di suatu Negara. Lembaga-lembaga ini banyak menerbitkan
dokumen, yang
informasi di dalamnya sulit didapatkan pada sumber-sumber lain.
Selain itu badan-badan resmi ataupun tidak resmi internasional juga banyak menghasilkan
publikasi sendiri, yang juga memuat informasi tertentu yang sukar diperoleh
secara bebas.
Terbitan pemerintah pada mulanya hanya berupa bahan tercetak (hard
copy). Namun pada akhir-akhir ini dokumen-dokumen
tersebut juga disimpan dalam bentuk elektronik. Misalnya microfilm, kaset,
disket, CD dan ditampilkan pula secara online di internet. Menurut Almah (2014: 240) mengenai jenis terbitan pemerintah yang
sesuai fungsi utama pemerintah yaitu eksekutive, legislative, dan
yudikative.
1.
Penerbit lembaga eksekutive
mencakup lembaga yang menjalankan undang-undang dalam hal ini adalah
pemerintah.
2.
Penerbit lembaga legislative
pada dasarnya merupakan kegiatan kongres atau dikenal sebagai parlemen di negara ini,
lembaga legislative ini adalah lembaga yang pada dasarnya berfungsi membuat
undang-undang.
3.
Penerbit lembaga yudikative
mencakup terbitan dari badan-badan peradilan, terutama
keputusan dari mahkamah agung, seperti himpunan undang-undang dan peraturan.
Berdasarkan uraian diatas semua lembaga tersebut mempunyai
terbitan masing-masing yang memiliki nilai informasi yang penting, seperti
halnya jenis
terbitan pemerintah atau lebih khususnya lagi terbitan pemerintah
indonesia adalah.
1.
Undang-undang. Peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk
konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam
rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula
dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah,
hak rakyat, dan hubungan di antaranya keduanya.
2.
Peraturan pemerintah adalah
peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
3.
Peraturan Presiden. Peraturan
Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk
melaksanakan
Peraturan Pemerintah.
4.
Iklan layanan masyarakat adalah
iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan
kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi,
yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
Iklan layanan masyarakat (ILM) dapat dikampanyekan oleh organisasi
profit atau nonprofit dengan tujuan sosial ekonomis yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
D.
Pengertian Terbitan Internasional
Terbitan Internasional adalah setiap penerbitan yang
diterbitkan oleh Lembaga Internasional, misalnya, Persatuan Bangsa-Bangsa
(PBB), United Nations Organization (UNO), Yayasan Asia (Asia Foundation),
Yayasan Ford (Ford Foundation), Green Peace, International Moneter Fund (IMF),
OPEC dan sebagainya. Semua lembaga tersbut mempunyai terbitan masing-masing yang
memiliki nilai informasi penting. American Library Association Glossary of
Library Science membatasi terbitan pemerintah dan badan internasional
sebagai berikut: setiap terbitan yang berasal dari, diterbitkan oleh, atau
dengan biaya dan wewenang setiap kantor resmi atau lembaga internasional.
E. Ciri-ciri terbitan pemerintah dan
Terbitan Internasional
Terbitan pemerintah merupakan terbitan yang diterbitkan oleh
lembaga pemerintah yang berisi informasi mengenai pemerintahan,
peraturan-peraturan atau perundangan, dan pengumuman-pengumuman resmi
atau informasi resmi seperti dalam bidang pertanian, statistik,
pendidikan dan pertahanan. Menurut Almah (2014: 171) ciri umum terbitan
pemerintah adalah sebagai berikut: :
1. Diterbitkan dalam jumlah yang sangat banyak dan dibagikan secara cuma-cuma
banyak pihak, nasional atau internasional sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi.
2. Selain diterbitkan oleh pemerintah atau kantor pusat, pemerintah
daerah atau kantor cabang. Meskipun biasanya di pemerintahan kantor pusat ada
bagian penerbitan khusus.
3. Kebanyakan terbitan ini tidak dikenal secara umum dan hanya
ditemukan di
kantor-kantor resmi atau di perpustakaan besar.
4. Terbitan jenis ini jarang dicakup dalam bibliografi.
5. Katalog resmi terbitan pemerintah sering kurang informatif.
Sedangkan karakteristik pemerintah dan badan internsional oleh
Mustafa dan Saleh (2001:225) diperinci sebagai berikut:
1. Diterbitkan dalam jumlah yang sangat banyak. Biasanya untuk
dibagikan secara cuma-cuma kebanyak pihak, nasional atau internasional sebagai
media komunikasi dan penyebaran informasi.
2. Selain diterbitkan oleh pemerintah atau kantor pusat, juga
diterbitkan oleh pemerintah daerah atau kantor cabang. Meskipun biasanya di
pemerintah atau kantor pusat ada bagian penerbitan khusus.
3. Kebanyakan terbitan ini tidak dikenal secara umum. Sangat sedikit
judul-judul terbitan ini yang dipublikasikan, sehingga banyak orang yang tidak
mengetahui keberadaannya.
4. Terbitan jenis ini jarang dicakup dalam bibliografi.
5. Katalog resmi terbitan pemerintah sering kurang informatif.
Susunan entri dalam katalog terbitan pemerintah kebanyakan didasarkan pada
kelembagaan atau departemen dalam pemerintah, bukan berdasarkan subjek.
6.
Terbitan ini sukar atau tidak
mungkin ditemukan di toko-toko buku pada umumnya
7.
Buku rujukan jenis ini boleh
jadi merupakan sumber informasi penting satu-satunya mengenai informasi yang
dibutuhkan. Adakalanya suatu informasi penting tertentu tidak dapat ditemukan
dalam sumber-sumber lain selain dalam terbitan pemerintah dan badan
internasional.[5]
[1] Pawit M. Yusup,
Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan (Jakarta:Bumi Aksara, 2016),
hlm. 240
[2] Karina Fatmala
Sari, Marlini, 2015 “Pengolahan Terbitan Resmi
Pemerintah Di Perpustakaan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi
Sumatera Barat”, Jurnal Ilmu Informasi
Perpustakaan dan Kearsipan Vol. 4, No. 1, September 2015, Seri D hlm
297-299
[3] Pawit M. Yusup,
Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan (Jakarta:Bumi Aksara, 2016),
hlm. 240-241
[4] Aswar,
Skripsi, “Analisis Pemanfaatan Koleksi Terbitan
Pemerintah Di Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Bantaeng”, UIN Alauddin Makassar hlm. 16-19
[5] “Layanan
terbitan pemerintah dan terbitan internasional” di akses di
http://florianajehadut.blogspot.com/2016/12/layanan-terbitan-pemerintah-dan-badan.html
di akses pada tanggal 13 November 2019.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar